SIMAK BMN KEMKEU RI MERUPAKAN BAGIAN KRUSIAL

SIMAK BMN KEMKEU RI MERUPAKAN BAGIAN KRUSIAL
SIMAK BMN KEMKEU RI MERUPAKAN BAGIAN KRUSIAL

Balikpapan,  (14/11) Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Sonhadji, S.I.P., M.M., menegaskan bahwa, penatausahaan dan aplikasi Simak Barang Milik Negara (BMN) Kementrian Keuangan RI  merupakan bagian penting dan krusial yang tidak bisa dipisahkan dalam tugas kita, sepanjang organisasi kita mengelola anggaran dan menggunakan barang yang semuanya bersumber dari APBN hingga laporan keuangan.

Penegasan Pangdam VI/Mlw tersebut, disampaikan melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Aslog Kasdam VI/Mlw Kolonel Czi I Ketut   Sutrawan, S.E., pada acara pembukaan  kegiatan Asistensi Penatausahaan  Aplikasi  Simak  BMN Kemkeu RI Triwulan IV Tahun 2017 yang berlangsung di Aula Makodam VI/Mlw Balikpapan 14 Nopember 2017.

Aplikasi Simak BMN ini akan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 14 dan 15 Nopmber 2016 dan diikuti sekitar 120 personil jajaran Kodam VI/Mlw yang membidangi tentang Simak BMN Kemkeu RI yang berada disatuan masing-masing.

Menurut Pangdam VI/Mlw, penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) harus dilaksanakan secara baik dan benar setiap ada transaksi BMN di Satker.

Kegiataan pengadaan barang di Satker harus dapat menjadi asset sesuai waktu yang ditentukan sampai akhir tahun anggaran.

Kegiatan asistensi ini akan menyampaikan dan mengawasi tentang kebijakan maupun petunjuk dari Pimpinan Komando Atas, berkaitan dengan Simak BMN sehingga pelaksanaannya dapat lebih baik, valid dan aktual guna menjamin kelancaran dan ketertiban pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Simak BMN.

Aslog Kasad Mayjen TNI Irwan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Ketua Tim Asistensi Penatausahaan dan Aplikasi Simak BMN Letnan Kolonel Cpl Isariyanto antara lain menjelaskan bahwa laporan Keuangan TNI AD merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan anggaran serta Aset Negara yang menjadi tanggungjawab sebagaimana telah diatur oleh peraturan Menteri Pertanahan Nomor 29 tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan TNI.

Dimana Angkatan Darat wajib membuat dan mengirimkan laporan keuangan tingkat Eselon I kepada Kementrian Pertahanan RI.  Untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan yang didalamnya memuat neraca yang dihasilkan oleh Aplikasi Simak BMN.

Tentang Tim Redaksi Website Kodam VI/Mulawarman 838 Articles
Tim Redaksi Website Kodam VI/Mulawarman

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*